DIDIKPOS.COM – Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyiapkan strategi baru meningkatkan kualitas guru. Langkah itu ditempuh karena guru tidak akan mungkin bisa digantikan teknologi.
“Teknologi adalah alat bantu guru meningkatkan potensi mereka dan mencari guru-guru penggerak terbaik serta memastikan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran dalam sekolah-sekolah di seluruh Indonesia,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, Rabu (6/5/2020).
Menurut Nadiem, dalam strategi meningkatkan kualitas guru itu, konsep pelatihan guru akan berubah dari model seminar atau lokakarya menjadi pelatihan yang lebih praktis.
Lalu, kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar.
Kurikulum yang mendorong para guru memilih materi atau metode pembelajaran dengan kualitas tinggi, tetapi sesuai tingkat kompetensi, minat, dan bakat masing-masing siswa.
“Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan,” tegas Mendikbud.
Dia menambahkan, keberagaman pendekatan yang ada menghasilkan berbagai macam teknik dan inovasi di setiap daerah, sekolah, dan siswa.
Semua itu hanya bisa dilakukan hanya dengan dukungan teknologi. Merdeka Belajar tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa teknologi.
“Teknologi ini bukan semuanya online melainkan bisa macam-macam. Begitu pula dengan menggunakan TVRI sebagai media pembelajaran. Jadi semua yang kita sebutkan teknologi akan digunakan dalam mengimplementasi Merdeka Belajar,” terang Mendikbud.
Di sisi lain, pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) justru memberikan potensi akselerasi kebijakan Merdeka Belajar.
Pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa sebenarnya ada selisih besar antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak.
Kepedulian akan pentingnya pemerataan akses, khususnya jaringan internet dan listrik bukan hanya menjadi fokus Kemendikbud, melainkan kementerian atau instansi lain.
“Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah harus bergotong-royong mengatasi masalah ini. Konektivitas internet, kemampuan membayar data, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan,” pungkasnya. ***
Sumber: jpnn.com
