DIDIKPOS.COM – Iuran bulanan (SPP/sumbangan pembinaan pendidikan) untuk SMA maupun SMK negeri serta anak kurang mampu sekolah swasta di Jawa Barat akan digratiskan pada tahun ajaran 2020/2021. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,42 triliun untuk sekolah gratis ini.
“Walau ekonomi jatuh oleh Covid, namun Pemprov Jabar sesuai komitmen tetap menganggarkan 1,42 triliun untuk Sekolah Gratis berupa pembebasan biaya IBPD (Iuran Bulanan Peserta Didik) atau dulu disebut SPP. Untuk siswa sekolah swasta dan MA diberi bantuan walau tidak penuh. Dan atas nama Sila ke-5, siswa tidak mampu yang bersekolah di swasta akan diberi bantuan penuh,” tulis Emil, sapaan Ridwan Kamil, dalam akun Instagram @ridwankamil, Rabu (10/6/2020).
Menurut Emil, Pemprov Jabar akan menanggung IBPD, sehingga tidak akan ada pungutan SPP kepada orang tua peserta didik di tingkat SMA/SMK/SLB.
Selain itu, Pemprov Jabar akan memberikan bantuan berupa hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada siswa SMA/SMK/SLB Swasta dan MA sebesar Rp 550.000 per siswa per tahun, untuk meringankan biaya iuran bulanan.
“Khusus peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos mengikuti PPDB pada SMA/SMK Negeri, iuran bulanan akan dibiayai oleh Pemprov Jabar sesuai dengan iuran sekolah,” terang Emil.
Sebelumnya, Emil menuturkan, langkah pembebasan biaya SPP ini menjadi poin pembenahan bidang pendidikan di Jabar.
“Jadi, saya kira semua kekurangan akan kita perbaiki. Setiap tahun juga kita selalu memberikan perbaikan-perbaikan. Anggaran tahun depan SPP kita gratiskan, tahun-tahun sebelumnya kan enggak ada. Insya Allah, tunggu ketok palu saja,” ujarnya, dikutip pikiran-rakyat.com.
Menurut Emil, selain menggratiskan SPP, Jabar juga tengah membenahi pengadaan ruang kelas dan sekolah baru serta penyelesaian masalah kesejahteraan guru honorer.
“Wacana penggratisan SPP ini harus mendapatkan persetujuan DPRD Jabar, mengingat kebutuhan anggarannya besar dan kami harus melakukan efisiensi di bidang lain. Meskipun besar, pihaknya menjamin upaya penghematan tidak akan mengganggu anggaran pembangunan lain,” tuturnya.***
