DIDIKPOS.COM – Untuk mempercepat sebaran tes Covid-19, Pemprov Jawa Barat akan menggaet pihak swasta melakukan pengetesan mandiri. Kerja sama dengan swasta baik dalam hal sumber daya manusia (SDM) maupun peralatan sangat diperlukan untuk meningkatkan rasio pengetesan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Ridwan Kamil, saat bertemu dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pusat, Doni Monardo, di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (6/8/20).
“Penduduk Jabar itu terbanyak sampai hampir 50 juta. Jadi perlu banyak melakukan tes. Sekarang ada tawaran-tawaran yang sangat baik, pada saat kapasitas fisik kita terbatas, ternyata swasta bisa melakukan pengetesan tanpa kita harus melakukan investasi peralatan teknologi yang sangat mahal,” kata Emil, sapaan Ridwan Kamil.
Data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) hingga Kamis (6/8/2020), mencatat telah dilakukan tes PCR kepada 162.130 orang. Angka tersebut membuat Jabar berada di posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta.
“Secara umum kami baru bisa kapasitas (tes PCR) lima ribu per hari. Mimpinya kalau bisa 50 ribu per minggu. Jadi, fokus kami (yang utama) hanya satu, kami bercita-cita kapasitas testing kami tinggi untuk mengejar persentase 50 juta penduduk,” katanya.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyambut baik usulan Jabar agar pengetesan bisa melibatkan pihak swasta.
Menurut Doni, usulan yang disampaikan oleh Emil tersebut perlu ditindaklanjuti melalui sebuah kerja sama resmi antara pemerintah daerah provinsi dan swasta, termasuk dalam hal pemanfaatan laboratorium.
“Tentang keterlibatan swasta, saya pikir ini sebuah terobosan. Kami (pusat) sudah memulai bekerja sama dengan swasta. Nanti dari pemerintah provinsi (bisa) melakukan koordinasi dengan sejumlah swasta yang berminat dalam penanganan pemeriksaan atau pengembangan laboratorium,” ujar Doni.
Doni menyebutkan, saat ini terdapat 278 mesin PCR di Indonesia. Namun, hal itu belum diikuti dengan jumlah SDM laboratorium yang memadai sehingga waktu kerja untuk melakukan pengujian dinilai belum optimal. (kur)***
