UU Pesantren Segera Diimplementasikan, Negara Akui Ijazah Pesantren

Ilustrasi, (Foto: Sindonews.com).

Share

DIDIKPOS.COM – Menyusul disyahkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, pesantren resmi menjadi lembaga pendidikan formil yang diakui ijazahnya, sebagaimana jenjang pendidikan umum.

“Undang-undang ini ibarat kunci pembuka gembok penjara alienasi pendidikan pesantren. Dengan disahkannya aturan baru, negara akan mengakui pesantren sebagai salah satu sistem pendidikan formil yang diakui,” kata Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, dikutip Liputan6.com, baru-baru ini.

Menag mangatakan, dalam implementasinya, lulusan pesantren berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang manapun.

“Nantinya, santri pondok pesantren dapat melanjutkan ke sekolah formil seperti Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, SMP, SMA, SMK, dan juga perguruan tinggi,” ujarnya.

“Undang-undang ini memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” kata Fachrul.

Menag juga meminta kalangan pondok pesantren bersiap-siap menghadapi implementasi Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Pasalnya, aturan yang telah diundangkan September 2019 lalu telah lolos uji publik.

Tak hanya itu, uji publik Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Pesantren juga telah mencapai penghujung. Sehingga, dalam waktu tak lama lagi, kedua peraturan ini akan kelar dan dilaksanakan secara efektif.

“Perpres ini di antaranya akan mengatur regulasi mengenai pembiayaan pesantren. Sedangkan Peraturan Menag tentang ini akan membahas tata laksana teknis pendirian dan penyelenggaran pesantren dan juga jenjang pendidikannya, meliputi muadalah, diniyah formal, dan mengaji kitab kuning,” pungkasnya.

Sementara itu Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza menyatakan peraturan turunan dari UU Pesantren perlu segera dituntaskan. Sejak UU No 18/2019 tentang Pesantren disahkan pada Oktober tahun lalu, pemerintah belum juga menerbitkan peraturan turunan dari UU ini. Padahal peraturan turunan ini diperlukan sebagai panduan pelaksanaan UU ini di lapangan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 2015, jumlah populasi pesantren di Indonesia berjumlah cukup banyak, yakni berjumlah 28.961 pesantren dengan 4.028.660 siswa di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2014/2015.

“Pemerintah perlu segera menuntaskan amanat UU untuk menuntaskan peraturan turunan dari UU Pesantren. Hal ini akan menunjukkan seberapa serius komitmen pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan eksistensi pesantren sebagai entitas pendidikan di Indonesia. Sebagaimana halnya sekolah umum, pesantren juga berkontribusi pada pendidikan nasional lewat santri-santrinya,” katanya, dikutip Sindonews.com. (des)***

Tinggalkan Balasan