Mau Tahu Info Terakhir Peta Jalan Kemandirian Pesantren? Ini Penjelasan Kemenag

Ilustrasi, (Foto: Sindonews.com).

Share

DIDIKPOS.COM – Kerangka rencana tindak lanjut Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP) kini memasuki tahap finalisasi. PJKP disusun sebagai bentuk implementasi dari amanat UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang salah satu fungsi pesantren adalah pemberdayaan masyarakat.

“PJKP ini digelar sebagai implementasi fungsi pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. PJKP ini direncanakan selesai akhir Maret 2021. Sebab, pada awal April nanti Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas akan menyampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo,” kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur dalam siaran pers, Sabtu (13/3/2021).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani, menuturkan, pesantren harus terlibat dan berperan aktif dalam penguatan ekonomi.

“Banyak bisnis yang bisa digeluti pesantren, antara lain halal food, halal style, termasuk di sektor seni, seperti gambus, kaligrafi, maupun kesenian lainnya yang juga memiliki nilai jual yang bisa dikembangkan pesantren,” katanya.

Sebelumnya, untuk merumuskan PJKP Kemenag membentuk tim yang melibatkan kiai, ustaz, lulusan, alumni pesantren, pakar ekonomi, praktisi usaha, professional dan birokrat dari kementerian dan lembaga .

Pokja itu terdiri dari unsur pesantren, regulator, masyarakat, dunia usaha, dan juga industri keuangan.

Tim Kecil dari internal Kemenag mempersiapkan data dukung dan dukungan administrasi. Sementara Tim Besar lintas kementerian lembaga menyusun Peta Jalan Kemandirian Pesantren yang juga melibatkan pakar, kiai, alumni pesantren, praktisi, ahli ekonomi, ahli manajemen, dan lainnya. (haf)***