Hardiknas 2021, PB PGRI: Membumikan Nilai-nilai Progresif Pendidikan Ki Hadjar Dewantara

(Foto: Istimewa)

Share

DIDIKPOS.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., mengatakan, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini, langkah bijak yang sebaiknya kita tempuh adalah menundukkan kepala, merenung, dan instrospeksi.

“Apakah situasi pendidikan saat ini sudah sesuai dengan impian, harapan, dan cita-cita Ki Hadjar Dewantara? Introspeksi ini penting untuk melihat kembali dasar-dasar pendidikan yang ditanamkan Bapak Pendidikan Nasional itu,” kata Prof. Unifah, dalam siaran pers, Minggu (2/5/2021).

Ia mengungkapkan, penetapan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari tanggal kelahiran Ki Hadjar Dewantara dan ditetapkan melalui Keppres Nomor 316 tahun 1959, merupakan a crowning, pengakuan resmi negara terhadap perjuangan dan jasa besar Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan Nasional.

“PGRI mengajak semua pihak untuk merenungi kembali sudahkah pendidikan kita saat ini sesuai prinsip-prinsip pendidikan kebangsaan yang digagas Ki Hadjar Dewantara? Sudahkah tri pusat pendidikan (pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat) yang diimpikan Ki Hadjar Dewantara menjadi bagian ekosistem pendidikan kita saat ini?” ujarnya.

Jauh Panggang dari Api

Menurut Prof. Unifah, jika melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini, dari sisi angka-angka statistik secara kuantitas memang menakjubkan. Terdapat capaian yang luar biasa dalam kesempatan akses pendidikan.

Meski demikian, jika mengacu pada frasa tujuan bernegara dalam kontitusi, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka kenyataan pencapaian tujuan itu masih jauh panggang dari api.

“Jika kita menggunakan indikator mutu pendidikan yang disepakati secara internasional, kualitas pendidikan Indonesia masih belum membanggakan. Peringkat Indonesia dalam Human Development Index (HDI), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), serta Programme for International Student Assessment (PISA), berada pada posisi menengah bawah, dan rendah. Indikator itu menunjukkan bahwa masih terlalu banyak pekerjaan rumah di sektor Pendidikan yang harus diselesaikan,” tuturnya.

Prof. Unifah menyebutkan, lebih memprihatinkan dari sisi karakter. Maraknya korupsi bahkan mulai dari kalangan milenial, penggunaan narkoba yang meluas, tawuran, kekerasan hingga pelanggaran lalu lintas yang dianggap lazim menunjukkan masih ada yang harus diluruskan dalam dunia pendidikan bangsa ini.

“Hal ini diperparah dengan memudarnya nasionalisme di sebagian kalangan. Tanpa nasionalisme kita akan melihat pembangunan fisik secara nyata namun tidak bisa membedakan antara ‘pembangunan Indonesia’ yang murni karya, dan modal anak bangsa dan “pembangunan di Indonesia” yang dimodali asing dan dimiliki asing,” katanya.

Masalah Administratif

Prof. Unifah menuturkan, Ki Hadjar Dewantara sudah mengajarkan orientasi bangsa yang sangat jelas dan futuristik, melihat jauh ke depan. Tapi kita terlanjur mengabaikan bahkan melupakan nasihat bijak pendiri bangsa, sehingga pendidikan kita mengalami kemunduran.

Kemunduran pendidikan, lanjutnya, terjadi karena terlalu sibuk membahas masalah-masalah administratif pendidikan mulai dari kurikulum, penggunaan anggaran, sistem evaluasi dan kelulusan, dana bantuan sekolah, dan berbagai persoalan lainnya.

“Pendidikan dikerdilkan menjadi sekadar akademis atau intelektualitas semata. Sementara rohnya pendidikan, hakikat pendidikan kita lupakan. Persoalan besar yang kita hadapi sekarang adalah hilangnya makna atau roh pendidikan dalam kehidupan berbangsa,” terangnya.

Kata Prof. Unifah, menyalahkan guru dalam kondisi seperti ini, juga sangat keliru. Guru sejak awal “dijebak” dalam persoalan administratif serta dikejar target kurikulum yang sangat menguras tenaga. Guru misalnya harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM), dan melakukan analisis hasil ulangan (AHU) yang membutuhkan konsentrasi tinggi.

“Belum lagi menyusun silabus, membedah kisi-kisi soal ujian tengah semester (UAS) serta ‘seabreg’ hal lain yang sangat administratif, menyita waktu dan menguras tenaga. Di sisi lain kesejahteraan guru dan peningkatan mutu guru melalui pelatihan periodik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, masih kurang diperhatikan secara serius,” katanya.

Ia menuturkan, maraknya kebijakan pendidikan yang menimbulkan kegaduhan, penyusunan peta jalan pendidikan yang pragmatis dan bukan mencerminkan tentang pandangan sebagai bangsa dalam mengantisipasi pendidikan masa depan, dan perhatian yang sangat minim kepada guru, guru 3 T. persoalan kesejahteraan dan kualitas yang jauh tersentuh, menunjukkan sudah saatnya ada pembenahan serius di dunia pendidikan kita.

“Di masa pandemi ini, permasalahan pendidikan bertambah serius. Ada dilema apabila penutupan sekolah berlangsung lebih lama yang menyebabkan learning loss dan prinsip mengutamakan keselamatan dan kesehatan pendidik dan peserta didik. Adanya pemberian vaksin bagi para pendidik dan tenaga kependidikan merupakan langkah penting untuk memastikan PTM (pembelajaran tatap muka) dapat berlangsung aman. PGRI berharap agar pemerintah, pemerintah daerah sangat serius menyiapkan secara hati-hati PTM demi keselamatan dan keamanan peserta didik, pendidik, orang tua, dan masyarakat,” cetusnya. (des)***