DIDIKPOS.COM – Sebanyak 115 pelajar tingkat SLTA dinobatkan menjadi Duta Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Kabupaten Pangandaran.
Penobatan Duta Hukum dan HAM ini dilakukan oleh Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, di Aula Setda Pangandaran, Senin (7/9/2020).
Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan pelatihan serta pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH) Kabupaten Pangandaran tahun 2020.
Para pelajar tersebut menjadi Duta Hukum dan HAM Kabupaten Pangandaran selama 2 tahun dan diketuai oleh Sahrul Andika dari SMAN 1 Parigi.
Saat penobatan hadir perwakilan dari Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran, dan Pengawas Harian FPSH Jabar.
Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengatakan, pemuda merupakan harapan bangsa yang akan mengisi pembangunan.
“Pemuda adalah pewaris generasi kepemimpinan. Pemuda merupakan sosok yang akan menulis sejarah di masa yang akan datang, yang akan mengubah peradaban bangsa di Kabupaten Pangandaran,” ujar Bupati, saat menyampaikan sambutan penobatan.
Dikatakannya, para pemuda harus dididik, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan bangsa ini. Oleh karena itu, menyiapkan generasi muda menjadi hal yang penting.
“Generasi muda harus memahami banyak hal, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi yang tidak boleh lupa adalah memahami karakter serta kultur bangsa ini. Sehingga, tercipta satu kesadaran bahwa di negeri ini, bahwa kehidupan ini tentu ada aspek normatif aturan yang mengatur agar kita ini tertib,” terangnya.
Lanjut Bupati, Duta Hukum dan HAM serta FPSH Kabupaten Pangandaran tahun 2020 merupakan konsep Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mempersiapkan generasi muda yang akan menjadi generasi pemegang estafet untuk mengisi pembangunan.
“Hari ini dikukuhkan menjadi Forum Sadar Hukum dan HAM. Saya kira itu yang sangat membanggakan. Kalau menjadi Duta Sadar Hukum dan Forum Sadar Hukum itu menjadi contoh yang baik di sekolah dan lingkungan, taat kepada norma yang ada, dan tidak melakukan langkah-langkah yang tercela. Saya kira pola-pola ini harus dilakukan terus, kalau perlu dikembangkan,” ujarnya.
Bupati berharap Duta Hukum dan HAM yang baru dikukuhkan mampu menyaring berbagai kultur yang masuk ke Pangandaran.
“Pangandaran merupakan daerah tujuan wisata. Berbagai macam kultur dibawa mereka. Kita harus bisa menyaring, bisa memilah dan memilih mana yang baik,” pungkasnya. (des)***
