DIDIKPOS.COM – Sikap Komisi X DPR RI yang pilih kasih dalam memperlakukan guru honorer K-2 dan guru honorer non-K2 disentil Ketum DPP Forum Honorer Non-K2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI), Raden Sutopo Yuwono.
Sutopo menilai, dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, pada 3 September lalu, yang paling banyak diperjuangkan oleh DPR adalah honorer K2.
“Kami kecewa dengan Komisi X DPR RI yang tidak komitmen dengan janji memperjuangkan guru honorer non-K2 dan tenaga kependidikan untuk ikut dalam rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Wakil Ketua Komisi X, Abdul Fikri Faqih, sama sekali tidak menyentil keberadaan guru honorer non-K2,” kata Sutopo, dikutip JPNN.com, Sabtu (5/9/2020).
Dikatakannya, sebenarnya, pembahasan anggaran dengan Mendikbud, merupakan momentum sangat tepat untuk memperjuangkan guru honorer non-K2 dan tenaga kependidikan.
“Pak Abdul Fikri enggak menyebutkan guru honorer non K2. Beliau juga tidak membacakan permohonan PGHRI kepada pemerintah yang kami sampaikan lewat Komisi X,” sesalnya.
Sutopo menambahkan, kebutuhan guru sekitar 1 juta orang yang mulai direalisasikan pada 2021 harusnya mengikutsertakan honorer non K2. Jumlah honorer K2 tinggal sedikit sehingga harus diisi dengan non K2.
“Kami juga mengabdi kepada negara, jadi sudah selayaknya diberikan kesempatan ikut tes PPPK tentunya formasi khusus. Ini sebagai penghargaan kepada guru honorer non-K2 serta tenaga kependidikan,” ucapnya.
Menurut Sutopo, PGHRI sudah menyampaikan masukan kepada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril agar tahun depan diberikan kesempatan ikut tes PPPK. Jangan sampai pemerintah melupakan honorer non K2 yang jumlahnya cukup banyak dan selama ini mengisi ruang-ruang kelas.
“Di masa pandemi COVID-19, guru honorer non K2 ikut membantu pemerintah menyosialisasikan penanganan COVID-19.Kami juga tetap memberikan pembelajaran meski dalan keterbatasan ekonomi,” tandasnya. (des)***
