DIDIKPOS.COM – Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, menegaskan, Kemendikbud tidak pernah mencetak dan mengedarkan buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.
Pernyataan Hilmar menanggapi permintaan Komisi X DPR RI yang mendesak Kemendikbud menarik peredaran Kamus Sejarah Indonesia karena dinilai banyak mengandung kejanggalan.
“Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak naskah yang masih perlu penyempurnaan,” kata Hilmar, dalam keterangan resmi dari Kemendikbud, Rabu (21/4/2021).
Menurutnya, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.
“Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” katanya.
Ia menuturkan, Kemendikbud tidak mungkin mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya.
“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan,” ujar Hilmar.
“Museum Islam Indonesia Hasyim Asy’ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kemendikbud menarik peredaran Kamus Sejarah Indonesia. Buku yang dijadikan salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah tersebut dinilai banyak mengandung kejanggalan.
“Setelah membaca dan mendengar pandangan dari banyak kalangan kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah,” ujar Huda, Senin (19/4/2021).
Ia menjelaskan, Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud terdiri dari dua jilid. Kamus Sejarah Indonesia Jilid I memuat daftar informasi atau istilah kesejarahan pada kurun waktu 1900 hingga 1950 atau pada masa pembentukan negara (nation formation).
Adapun Kamus Sejarah Indonesia Jilid II memuat informasi peristiwa kesejarahan kurun waktu 1951-1998 pada masa pembangunan negara (nation building).
“Di masing-masing jilid ada beberapa kejanggalan kesejarahan yang jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi,” katanya.
Huda mengungkapkan, kejanggalan pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid I adalah tidak adanya keterangan terkait kiprah pendiri NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Padahal KH Hasyim Asyari dikenal sebagai Pahlawan Nasional yang mendorong tercapainya Kemerdekaan Indonesia termasuk mengeluarkan Resolusi Jihad untuk melawan agresi militer Belanda.
“Anehnya di sampul Kamus Sejarah Jilid I ini ada gambar KH Hasyim Asy’ari tapi dalam kontennya tidak dimasukan sejarah dan kiprah perjuangan beliau. Lebih aneh lagi ada nama-nama tokoh lain yang masuk kamus ini termasuk nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh militer Jepang Harada Kumaichi yang dipandang berkontribusi dalam proses pembentukan negara Indonesia,” katanya.
Kejanggalan ini, lanjut Huda, juga ada pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid II di mana nama Soekarno dan Hatta tidak masuk dalam entry khusus meski masuk pada penjelasan di awal kamus. Dengan format penyusunan kamus yang memasukan tokoh yang berperan dalam pembentukan maupun pembangunan negara secara alfabetis, tidak ada alasan nama Soekarno dan Hatta tidak dicantumkan. (des)***
