DIDIKPOS.COM – Kementerian Agama (Kemenag) akan menyelenggarakan sertifikasi dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) pada 2021. “Tahun ini kita upayakan pelaksanaan sertifikasi dosen dapat berjalan karena di tahun 2020 tidak ada rekrutmen akibat pandemi Covid-19. Instrumen dan konten sertidikasi dosen harus dipersiapkan dengan baik,” kata Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag, Suyitno, dalam […]
DIDIKPOS.COM – Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan edaran terkait Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H/2021 M. Edaran ini ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Kepala Kankemenag Kab/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Indonesia, serta para Pengurus dan Pengelola Masjid dan Mushala. Surat Edaran ini ditandatangani Menteri Agama (Menag), […]
DIDIKPOS.COM – Pelaksana Tugas (Plt.), Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki, mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) tengah membahas pendirian program studi (prodi) halal atau fakultas halal di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). “Kemenag merencanakan membuka program vokasi di PTKI. Saya usulkan prodi di bidang halal. Misalnya halal food industry, atau bentuk vokasi lain seperti […]
DIDIKPOS.COM – Kementerian Agama (Kemenag) mencairkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah swasta, mulai Rabu (31/3/2021). Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyaluran BOS tidak lagi dilakukan oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kemenag Provinsi. “Pencairan BOS madrasah swasta dilakukan dari pusat langsung. Insya Allah, tidak kurang dari Rp. 3,6 triliun dana BOS bagi madrasah swasta […]
DIDIKPOS.COM – Pemerintah menetapkan kuota guru honorer agama sebanyak 27.303 pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. “Jumlah tersebut terdiri dari 22.927 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), sisanya guru agama lain. Kuota PPPK dari guru agama itu didasarkan pada Dapodik (data pokok pendidikan),” kata Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan […]
DIDIKPOS.COM – Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI, Muhammad Ali Ramdhani, menjamin pihaknya akan konsisten memperjuangkan kepentingan para guru agama honorer agama dapat masuk formasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Di lingkup Kemenag saat ini terdapat sekitar 120 ribu guru agama honorer. “Kita pasti berjuang untuk mereka. Maka […]
DIDIKPOS.COM – Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag) mencanangkan pendidikan vokasi atau politeknik pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Langkah itu untuk mengokohkan keberadaan PTKI. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Pro. Muhammad Ali Ramdhani, mengatakan di era revolusi industri 4.0, PTKI harus memikirkan keterampilan atau keahlian peserta didik agar dapat berkembang dan memenuhi […]
DIDIKPOS.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, memastikan guru agama honorer bisa mengikuti rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mendikbud juga menegaskan, guru seni dan budaya berpeluang ikut rekrutmen PPPK yang seleksi tahap pertamanya dimulai Agustus 2021. “Prinsipnya kami mendengar semua aspirasi para guru, anggota DPR, dan masyarakat. Semuanya bisa ikut rekrutmen […]
DIDIKPOS.COM – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan Madrasah Inklusif. Program ini untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. “Program ini menjadi salah satu prioritas jangka menengah. Sebab, bagian dari kewajiban konstitusional yaitu menyediakan akses pendidikan Islam yang merata bagi semua pihak. Kami telah menyiapkan Madrasah Inklusif di beberapa wilayah, tinggal diperkuat dan diperluas sebarannya,” […]
DIDIKPOS.COM – DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) mengancam akan melakukan mogok mengajar secara nasional. Ancaman itu disampaikan DPP AGPAII jika tuntutan guru Pendidikan Agama honorer masuk dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negar (ASN)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dipenuhi oleh pemerintah. “Kami tidak bisa menolak jika terjadi gerakan massal mogok mengajar. Kami […]
