DIDIKPOS.COM – Pelantikan Dedi Supandi menjadi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat mendapat reaksi dari Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar.
FAGI Jabar menilai, latar belakang Dedi yang berasal dari luar lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi pada bidang pendidikan.
Diketahui, Dedi Supandi yang berlatar pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dilantik menjadi Kadisdik Jabar menggantikan Dewi Sartika pada Jumat (12/6/2020). Dedi sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabar.
“Kadisdik akan berhubungan dengan guru, berkaitan dengan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Orang dari luar LPTK tidak akan memiliki roh pendidikan,” kata Ketua FAGI Jawa Barat, Iwan Hermawan, Minggu (14/6/2020).
“Untuk menjadi profesional kependidikan harus menjalani pendidikan S1 dan Pendidikan Profesi Guru kependidikan di LPTK. Mengapa guru diwajibkan linier antara kualifikasi pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkannya, tetapi yang ngurus guru tidak dituntut linieritas?” tambah Iwan.
Disebutkannya, Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 107 huruf c mengamanatkan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pemimpin Tinggi (JPT) tingkat pratama (setingkat Kadisdik) dari kalangan PNS harus memiliki kompetensi teknis.
Selain itu, lanjutnya, memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.
“Jabatan kepala dinas seharusnya menjadi jabatan karier. Melalui revisi Peraturan Pemerintahan tentang Guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk memperbaiki sistem rekruitmen, dari mulai jabatan kepala sekolah hingga kepala dinas pendidikan. Kadisdik harus benar-benar berdasarkan kemampuan karier sebagai guru,” terangnya.
Iwan menambahkan, pihaknya kecewa tiga kali berturut-turut dengan Kadisdik Jabar.
Sebelumnya Gubernur menunjuk Ahmad Hadadi, lalu diganti dengan Dewi Sartika, dan sekarang Dedi Supandi. Ketiganya bukan berasal dari LPTK.
“Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak serius dalam mengurus pendidikan di Jawa Barat. Hal itu karena gubernur mengangkat pejabat di dinas lain, seperti Dinas Kesehatan sesuai latar pendidikan, yakni pendidikan dokter,” tandas Iwan.***
Sumber: Pikiran-rakyat.com
