DIDIKPOS.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan klarifikasi terkait mundurnya beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) dari Program Organisasi Penggerak (POP).
Diketahui, menyusulnya diluncurkannya POP, belakangan beberapa ormas, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan PGRI memilih mundur dan menolak dilibatkan dalam program itu.
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evy Mulyani, mengatakan, pihaknya menghormati setiap keputusan peserta POP.
Kemendikbud, lanjutnya, terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak sesuai komitmen bersama bahwa POP bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
“POP adalah sebuah program untuk memberdayakan komunitas pendidikan Indonesia dari mana saja. Tujuannya meningkatkan kualitas belajar anak-anak Indonesia yang fokus pada keterampilan fondasi terpenting untuk masa depan SDM Indonesia — literasi, numerasi, dan karakter,” kata Evy, akhir pekan ini, dikutip jpnn.com.
“Program ini merupakan kolaborasi pemerintah dengan komunitas-komunitas pendidikan yang telah berjuang di berbagai pelosok Indonesia. Sebuah perjuangan bersama, gerakan kolaborasi, dan sinergi untuk satu tujuan, anak-anak Indonesia dan kualitas belajar mereka. Anak-anak adalah harapan dan masa depan bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah gerakan gotong royong,” tambahnya.
Evy menegaskan, POP dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi yang fokus kepada substansi proposal organisasi masyarakat. Evaluasi dilakukan lembaga independen, SMERU Research Institute, menggunakan metode evaluasi double blind review dengan kriteria yang sama untuk menjaga netralitas dan independensi.
“Kemendikbud tidak melakukan intervensi terhadap hasil tim evaluator demi memastikan prinsip imparsialitas,” tegasnya. (des)***
