DIDIKPOS.COM – Puluhan tukik (anak penyu) dilepasliarkan ke habitatnya oleh Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, di Pantai Batu Hiu, Pangandaran, Senin (17/8/2020) sore.
Tukik yang dilepas merupakan tukik penyu lekang yang ditetaskan dalam waktu satu bulan terakhir ini oleh Pelestarian Penyu Batu Hiu.
“Pelepasan penyu ke pantai ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75,” ujar Ai, pelestari penyu batuhiu.
Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyampaikan, Batu Hiu itu terkenal pantainya, juga pelestarian penyunya.
“Pelestarian penyu di Batu Hiu ini cukup lama. Hanya memang dukungan publik dan Pemerintah kecil saat itu, karena memang masih banyak persoalan. Saya kira upaya ini harus menyeluruh dan pemerintah harus hadir,” ujarnya.
Untuk pengembangan, Bupati mengharapkan agar pengelolaan pelestarian penyu ini digarap secara profesional.
“Saya tadi bicara dengan pengelola dan meminta untuk mencari referensi pengembangan penyu. Kalau perlu nanti diajak studi banding. Jadi pengembangan penyu ada dua, pertama pelestarian dan kedua tujuan wisata. Apalagi Batu Hiu adalah destinasi wisata yang berada di jalur wisata Cikembulan-Batu Hiu yang mulai disambungkan tahun ini. Sehingga nanti tentu akan ramai pengunjung,” katanya.
“Dalam pelestarian juga diperlukan kesadaran dan peran masyarakat. Memang persoalan rendahnya kesadaran masyarakat untuk penyu ada hubungannya untuk perairan, ikan, dan sebagainya. Hal itu yang salah sehingga penyu hanya dianggap menjadi habitat sendiri dan tidak ada hubungan dengan ekosistem lainnya,” lanjut Bupati.
Dikatakannya, untuk itu, pengembangan pelestarian penyu perlu ditata secara baik.
“Saya pikir besok 2021 sudah banyak mencari referensi. Kita diskusi terus dan tahun 2022 direncanakan mencari tanah yang baik, apa tanah desa dan sebagainya. Kalau didesain bagus, bisa 2 keuntungan yang didapat, pelestarian dan ekonomi sehingga bisa menjadi sumber penghidupan,” tutur Bupati
“Kelembagaan pun harus dibentuk untuk memaksimalkan pelestarian. Makanya nanti harus ada yang pengurusnya, harus ada kelembagaan atau komunitas yang ngurus itu dulu baru kemudian konsep pengelolaan yang profesional dibuat,” pungkasnya. (des)***
