DIDIKPOS.COM – Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) memutuskan tetap mengikuti Program Organisasi Penggerak (POP). Langkah itu diambil setelah ada klarifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan, PBNU menemui Mendikbud Nadiem Makariem, untuk menyampaikan sikap PBNU terkait keikutsertaan dalam program POP, Kamis (7/8/2020).
“Pertemuan dengan Mendikbud atas persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Pertemuan ini mendiseminasikan hasil rapat PBNU pada Selasa (4/8/2020), soal kelanjutan mengikuti POP. Keputusan PBNU itu menimbang dua hal klarifikasi dari Kemendikbud soal POP,” kata Gus Yahya dalam siaran pers, dikutip Republika.co.id, Kamis (7/8/2020).
Gus Yahya menyebutkan, klarifikasi dari Kemendikbud yang disampaikan kepada dirinya yaitu, pertama, POP bukan program yang bersifat akar rumput tapi lebih bersifat laboratorial.
Klarifikasi kedua, lanjutnya, pelaksanaan POP dimulai bulan Januari 2021. Sehingga, ada waktu yang cukup untuk menuntaskan kendala pelaksanaan program sepanjang tahun.
“Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah konkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada,” katanya.
Menurutnya, program POP mengukur kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusi, sehingga pihak manapun dapat ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya.
“Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya program afirmasi,” kata dia. (haf)***
