DIDIKPOS.COM – Sebanyak 61 persen guru setuju sekolah dibuka secara bertahap. Kendati begitu, guru meminta, saat pembelajaran tatap muka diberlakukan, pemerintah daerah dan pusat memastikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan guru dalam menjalankan tugas.
Realitas itu terlihat dari survei Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) kepada 320 guru di seluruh Indonesia terkait kesiapan pembelajaran tatap muka Januari 2021.
Koordinator P2G Satriwan Salim, menyebutkan, dari 320 guru yang disurvei, mengkisahkan berbagai kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh. Selain akses internet yang tidak bagus di sejumlah daerah, orang tua tidak mampu mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh. Anak justru pergi membantu orang tua bekerja pada jam pembelajaran jarak jauh dilaksanakan.
“Bagi guru, jika pembelajaran jarak jauh terus dilakukan maka pendidikan Indonesia tidak akan membaik. Banyak guru berpendapat telah merasa jenuh dan tidak bisa melayani anak didiknya dengan optimal,” kata Satriwan, dalam telekonferensi, Kamis (3/12/2020).
Selain itu, para guru di dalam survei tersebut juga mengungkapkan keresahan mereka terkait kesehatan dan keselamatan guru pada saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Di satu sisi, mereka khawatir dan cemas pembelajaran tatap muka berpotensi jadi klaster Covid-19 baru, namun di sisi lain perpanjang pembelajaran jarak jauh tidak akan optimal dengan kendala yang sulit diatasi.
Terkait hal ini, guru berharap, pemerintah daerah dan pusat memastikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan guru dalam menjalankan tugas.
“Misalnya kalau ada kasus sekolah jadi klaster Covid-19, maka jangan sampai nanti mempersalahkan, apalagi mengkriminalisasi guru. Tentu akan sangat berisiko besar. Guru sudah mengajar saja berisiko, apalagi jika dipersalahkan nantinya,” kata dia.
Dikatakannya, guru juga meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati dan jangan gegabah saat membuka sekolah. Pemerintah harus memperhatikan betul situasi di semua sekolah tanpa kecuali.
“Jadi tidak bisa hanya random saja. Harus one by one. Apakah sekolah sudah betul-betul siap dengan protokol kesehatan, daftar periksa, dan lain-lain,” ujarnya.
Satriwan menambahkan, para guru pada dasarnya akan mengikuti pemerintah daerah dan orang tua terkait pembukaan sekolah. Sebab, guru menilai sekolah dan guru adalah bawahan dari pemerintah dalam struktur birokrasi di daerah.
“Jadi tidak mungkin mereka melawan keputusan atasan. Makanya guru setuju dan siap kembali bertugas,” kata Satriwan. (haf)***
