DIDIKPOS.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyarankan sebaiknya pemerintah memvaksin seluruh guru sebelum diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM).
Menurut Fikri, persoalan vaksinasi bagi guru yang belum menyeluruh menjadi kendala utama diberlakukannya PTM.
“Makanya sekarang, kita harus meminta masukan semua pemangku kepentingan pendidikan termasuk dokter anak. Lalu, kuota vaksinasi guru harus dipenuhi pemerintah,” tandas Fikri, di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke SMP 2 Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (1/4/2021).
Di samping itu, tambah Fikri, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang ada sekarang dinilai tidak maksimal, banyak siswa yang tidak memahami pelajaran. Terlebih lagi hal yang tidak kalah penting persoalan pendidikan karakter terhadap siswa selama PJJ tidak ada panutan.
“Nah, berdasarkan survei yang dilakukan sekira 60-80 persen orang tua maupun siswa di Salatiga menyetujui PTM. Tapi masalahnya vaksin, jadi kalau bisa kuota vaksin untuk guru ini jelas seperti halnya bagi TNI maupun Polri,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, pada bulan Januari 2021, 63,9 persen sekolah masih melaksanakan belajar dari rumah (BDR), sebanyak 31,1 persen sekolah sudah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dikombinasikan dengan belajar dari rumah, dan baru 5,0 persen sekolah yang melakukan PTM secara penuh.
Data menurut kondisi wilayah dan jenis satuan pendidikan, menunjukan bahwa di daerah tertinggal 40,7 persen sekolah masih melaksanakan BDR, 43,3 persen sekolah mengkombinasikan PTM-BDR, dan 16,1 persen sekolah melakukan PTM. Daerah nontertinggal, 64,8 persen sekolah masih melakukan BDR, 30,6 persen sekolah mengkombinasikan PTM-BDR dan 4,6 persen sekolah yang sudah melaksanakan PTM.
Pernyataan senada diungkapkan Hetifah Sjaifudian, yang juga menjabar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ia mengatakan, guru dan tenaga kependidikan memang harus mendapatkan vaksinasi. Guru harus cepat divaksin dan menjadi prioritas agar PTM terbatas bisa segera dimulai.
“Kami mengapresiasi terutama terkait pengadaan vaksinasi,” kata Hetifah, dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021). (haf)***
