DIDIKPOS.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, meminta Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dikaji ulang. Ia menilai, ada sejumlah permasalahan yang berbuntut mundurnya sejumlah organisasi dari program tersebut.
“Ini momentum untuk memperbaiki. Kami Komisi X persilakan Kemendikbud mencari penyelesainya sebelum nanti sidang dengan Komisi X. Harus segera ditemukan dan diselesaikan oleh Kemendikbud. Pasalnya, organisasi seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sampai mundur sebagai organisasi penggerak,” ujar Dede, Minggu (26/7/2020), dikutip Republika.co.id.
“Apakah memang ada kesalahan pada faktor kriteria atau karena terburu-buru atau mungkin faktor ada sisi ketidakadilan atas terpilihnya lembaga-lembaga atau perusahaan. Kami belum tahu,” tambah Dede.
Dikatakannya, dia memahami, POP mempunyai tujuan yang baik untuk mencetak para guru yang berkualitas. Namun, programnya harus disertai dengan prosedur yang jelas.
“Bukan tiba-tiba langsung membuka lembaga organisasi mana yang mau melatih guru dan kriterianya ada gajah, macan, kijang,” ujarnya.
Diketahui, POP merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.
Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan. Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.
Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp 20 miliar/tahun, Macan Rp 5 miliar per tahun, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun. (haf)***
