Kabar Baik untuk Lulusan SMK: Serap Tenaga Kerja, Pemprov Jabar Bentuk Komite Vokasi

oleh -128 Dilihat
Share

BANDUNG, DIDIKPPOS.COM,- Pemprov Jawa Barat menyusun pembentukan komite vokasi daerah guna meningkatkan terserapnya tenaga kerja di Jabar, khususnya di bidang vokasi. Tak terkecuali bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, pembentukan komite tersebut merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas bidang vokasi di Jabar.

Nantinya, anggota komite tersebut terdiri dari pihak pemerintah dan dunia usaha.

Dari pemerintah terdiri dari Biro Organisasi Setda Jabar, Disdik Jabar, Dinas Ketenagakerjaan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar.

Adapun dari dunia usaha, yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Ada kerja sama antara pemerintah dan industri untuk mengakselerasikan bidang vokasi,” ungkapnya, pada pertemuan pembahasan komite vokasi daerah di Aula Ciremai Gedung Sate, Jln. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (5/3/2020).

Ia menjelaskan, hal lain yang harus diperhatikan guna meningkatkan pendidikan vokasi di Jabar, yakni penyesuaian kurikulum pembelajaran dengan keadaan sekarang. Salah satunya adanya sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran di sekolah.

“Dengan menggandeng dunia industri, diharapkan ada kolaborasi yang terjalin untuk membantu pendidikan vokasi agar tidak terjadi gap,” tuturnya.

Kepala Disdik Jabar, Dewi Sartika menjelaskan, pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus percepatan pembangunan yang dicanangkan Gubernur Jabar. Hal tersebut selaras dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

“Fokus pengembangan sekolah vokasi melalui revitalisasi tersebut, yakni kurikulum, tenaga pendidik, sarana, dan teaching factory,” tuturnya.

Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Dedi Hermandi, mengatakan, salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk meningkatkan terserapnya tenaga kerja, yakni adanya payung hukum yang dibuat oleh pemerintah bagi dunia industri agar lebih fokus membina SMK.

“Harus ada payung hukum dan kebijakan agar pelaku industri bisa lebih konsen/fokus,” tandasnya. ***

No More Posts Available.

No more pages to load.