DIDIKPOS.COM – Ketua Umum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat yang juga Kepala Sekolah SMA Guna Dharma Bandung, Ade Hendriana, mengeluhkan kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar yang memperbolehkan SMA negeri memperpanjang masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah.
“Akibat kebijakan tersebut, FKSS Jabar menerima laporan dari berbagai sekolah swasta tentang banyaknya calon siswa yang mencabut berkas pendaftarannya di sekolah swasta. Calon siswa tersebut kemudian memilih mengalihkan pendaftaran ke sekolah negeri yang kuota siswa barunya belum terpenuhi,” kata Ade, Sabtu (24/7/2020), dikutip Pikiran-Rakyat.com.
Ade menyebutkan, di SMA Kosgoro, Kota Bogor, beberapa calon siswa yang sudah mendaftar dan membayar uang masuk malah mengundurkan diri. Mereka kemudian mendaftar ke SMA negeri, seperti ke SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Kejadian serupa, lanjutnya, terjadi di Kota Cirebon. Banyak calon siswa yang mencabut berkas pendaftaran di SMA swasta dan memilih mendaftar ke SMA negeri. Bahkan, sejumlah pengelola SMA negeri di Kota Cirebon sedianya hendak menggelar aksi protes terhadap kebijakan Dinas Pendidikan, namun rencana itu masih bisa diredam.
“Akibat pencabutan berkas pendaftaran oleh banyak calon siswa, hingga saat ini, masih ada sekolah swasta yang kuota siswa barunya belum terpenuhi. Sekolah pun masih membuka pendaftaran siswa baru hingga penutupan dapodik (data pokok pendidikan) pada 30 Agustus 2020,” kata Ade.
“Mirisnya, SMA swasta di Jabar banyak yang belum memenuhi kuota sebagaimana yang telah ditetapkan. Padahal, FKSS sudah menegaskan sejak tahun sebelumnya sampai pelaksanaan PPDB 2020 agar Disdik Jabar menjalankan regulasi PPDB secara konsisten,” tambahnya.
IPBD Gratis
Menurut Ade, kebijakan iuran bulanan peserta didik (IBPD) bulanan gratis di SMA dan SMK negeri, menambah runyam persoalan yang dialami sekolah swasta dalam PPDB ini.
Dikatakannya, kebijakan IBPD gratis di SMA negeri menarik minat orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri.
Salah satu SMA swasta yang mengalami pencabutan berkas pendaftaran oleh sejumlah calon siswa adalah SMA BPI 1 Bandung. Kepala SMA BPI 1 Bandung, Deti Sudiarti, mengatakan, ada 10 calon siswa mencabut berkas pendaftaran. Alasannya, mereka ingin mendaftar ke SMA negeri lewat gelombang tambahan penerimaan siswa baru setelah PPDB resmi.
“Orang tua sangat berkeinginan menyekolahkan anaknya di SMA negeri karena ada kebijakan IBPD gratis mulai Juli 2020. Apalagi saat pandemi Covid-19, kondisi ekonomi orangtua menurun sehingga pilihan utama mereka ke sekolah negeri,” ujar Deti.
“Dampaknya, pada tahun ini, jumlah siswa baru di SMA BPI 1 tidak sebanyak tahun lalu. Tahun ini, SMA BPI 1 mendapat 257 siswa baru, berkurang dari tahun lalu sebanyak 300-an siswa baru,” imbuhnya.
Deti berharap, Pemprov Jabar juga memberi dukungan kepada sekolah swasta agar masyarakat berminat bersekolah di SMA swasta. Berikan pernyataan kepada masyarakat bahwa kualitas sekolah swasta sama dengan sekolah negeri.
Mananggapi keluhan itu, Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi, mengatakan, perpanjangan penerimaan siswa baru oleh sekolah tidak ada hubungannya dengan pencabutan berkas pendaftaran calon siswa di SMA swasta. Buktinya, kuota siswa di sekolah negeri pada tahun ini tidak berubah dibandingkan dengan tahun lalu.
“Kecuali kalau kami menambah rombongan belajar sebanyak-banyaknya, baru akan berpengaruh, kan itu tidak dilakukan,” ucap Dedi.
Kata Dedi, IBPD gratis di SMA dan SMK negeri pun tidak ada hubungannya dengan berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta.
“Disdik Jabar juga memberikan perhatian yang sama kepada sekolah swasta. Baru saja saya menandatangani pengalokasian dana ratusan miliar rupiah untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan belajar di sekolah swasta. Bantuan itu di antaranya untuk membangun ruang kelas baru dan laboratorium baru,” sebutnya. (des)***
