DIDIKPOS.COM – Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Aris Windiyanto, menyebutkan, banyak daerah yang mengeluhkan kekurangan tenaga kependidikan.
“Masalah tenaga kependidikan ini sering dikeluhkan saat kami bersama DPR RI mengunjungi daerah-daerah. Pemerintah daerah pun mengusulkan agar dalam rekrutmen guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun depan, tenaga kependidikan diberikan formasi. Mengingat formasi PPPK guru mencapai satu juta orang,” kata Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto dalam rakornas kepegawaian 2020 secara virtual, Kamis (17/12/2020).
Menurut Aris, permintaan daerah ini, belum bisa dipenuhi mengingat Kemendikbud tengah fokus pada pemenuhan kebutuhan guru. Selain itu, keberadaan guru honorer makin banyak sehingga harus segera dituntaskan.
“Mendikbud menempuh cara memberikan kesempatan kepada seluruh guru honorer tanpa terkecuali untuk ikut tes PPPK. Yang lulus akan mengisi formasi satu juta guru PPPK,” tuturnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengataakan, pemerintah memprioritaskan guru PPPK karena kekurangan tenaga pendidik di Indonesia sudah di angka 900 ribu lebih.
Ini lantaran banyak guru PNS yang pensiun. Sementara rekrutmen guru PNS maupun PPPK tidak sebanding dengan jumlah yang pensiun. Ia berharap seluruh guru honorer bisa berkompetisi tahun depan untuk merebut kursi PPPK.
“Berapa pun yang lulus, itu akan dimasukkan dalam formasi. Rekrutmen akan dilakukan sampai formasi terpenuhi,” katanya.
Sedangkan untuk tenaga kependidikan, tambah Iwan, untuk 2021 belum ada kebijakan pemerintah. (des)***
Sumber: Jpnn.com
